Nurul Arifin Tak Permasalahkan Laporan FSGI ke Bawaslu

Nurul Arifin yang merupakan juru bicara tim sukses Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengaku tidak ingin mempersoalkan laporan yang dibuat oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhubungan dengan surat yang berisi visi-misi dari calon presiden dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto yang dikirimkan ke sekolah-sekolah. Menurut pendapat dirinya, pengiriman surat itu sama sekali tidak melanggar peraturan yang berlaku. Nurul mengatakan, perihal surat tersebut bisa dilaporkan saja karena sekarang ini menurut penilaiannya segala sesuatu menjadi amat sensitif. Semuanya dikapitalisasi, semua yang belum tentu salah pun ikut dipolitisasi. Jadi, sebagai pihak yang terbuka, Nurul mengungkapkan jika ada pihak-pihak yang mau melayangkan protes, silakan saja.

NurulArifin juga mengatakan bahwa pengiriman surat tersebut mengadopsi ide yang digunakan oleh Partai Golkar pada saat Pemilu Legislatif 2014 lalu. Surat itu sendiri berisi permohonan supaya para guru bisa memberikan doa restu bagi pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di bulan Juli nanti. Oleh sebab itu, Nurul pun menampik berita yang menyebutkan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarahkan para guru memilih pasangan dengan nomor urut satu itu. Sebab timnya merasa yakin tidak ada regulasi yang dilanggar akibat pengiriman surat tersebut.

Nurul Arifin pun mempersilakan Bawaslu untuk mengusut kasus tersebut. Menurutnya, Bawaslu memang pemegang fungsi untuk mengidentifikasi, apakah itu sudah melanggar peraturan atau tidak. Seperti yang diketahui, FSGI melaporkan Prabowo ke Bawaslu pada hari Kamis di pekan lalu. Sebab, FSGI berpendapat bahwa pasangan Prabowo dan Hatta telah melanggar aturan karena mengirimkan surat yang berisi visi dan misi kepada para guru dan staf di beberapa sekolah. Menurut Retno Lstyarti yang merupakan Sekretaris Jenderal FSGI, karena surat itu atas nama Prabowo, maka pihaknya pun melaporkan Prabowo kepada Bawaslu. Sebab, Prabowo sudah melakukan kampanye di lembaga pendidikan. Padahal, lembaga pendidikan merupakan tempat yang dilarang dijadikan sebagai tempat berkampanye.