KPU Bersiap Hadapi Gugatan Pidana

KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi gugatan pidana yang disebut-sebut sedang direncanakan oleh pihak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan nomor urut satu, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Walaupun begitu, KPU menyatakan bakal mengadvokasi diri apabila memang ada pihak yang memperkarakan kinerjanya selama ini.

KPU tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan pidana dari Prabowo-Hatta. Akan tetapi, jika nanti pada akhirnya ada pihak yang mempersoalkan KPU, maka KPU tentu saja akan mengadvokasi diri dengan sebaik-baiknya. Ya, hal tersebut diungkapkan oleh Sigit Pamungkas yang merupakan Komisioner KPU di Gedung KPU, Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2014 kemarin. Di samping itu ia juga mengatakan, sebenarnya tidak ada alasan bagi kubu Prabowo-Hatta untuk memidanakan pihaknya atas proses rekapitulasi suara yang sudah dijalankan sampai dengan hasil resmi diputuskan. Hal itu disebabkan, pada setiap proses rekapitulasi yang dilakukan pada setiap tingkatan yang ada, pihaknya itu pun sudah mengakomodir semua keberatan dari pihak peserta pemilu.

Menurut pendapatnya, pada setiap jenjang, baik terhadap laporan ataupun dugaan penyimpangan pada proses rekapan ini langsung ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh KPU. Maka dari itu, di dalam konteks tersebut sebenarnya tidak ada argumen apapun untuk memidanakan KPU. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, tim hukum Prabowo-Hatta sudah mengancam akan memidanakan KPU apabila rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan pada hari Senin pagi kemarin. Hal itu didasari dengan alasan, terdapat kecurangan di berbagai daerah yang harus diselesaikan terlebih dulu.

Menurut Alamsyah yang merupakan anggota tim hukum dari pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta, jika itu tetap dilaksanakan oleh KPU maka pihaknya akan segera mengambil tindakan. Di samping itu, sebelumnya anggota tim sukses dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sama itu juga, yaitu Didi Supriyanto, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menunda rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat nasional. Menurut pendapat dirinya, proses rekapitulasi di daerah-daerah masih bermasalah.