Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar mengungkapkan, terdapat dua isu
hangat yang beredar di partainya pada saat sekarang ini. Seperti yang dilansir dari agen bola terpercaya Indo Master Bola, Aburizal mengatakan, kedua isu tersebut adalah Munas Golkar dan Koalisi
Merah Putih. Ya, hal tersebut diungkapkan olehnya pada saat melakukan
silaturahim dan pembekalan kader Golkar yang terpilih dari Indonesia timur di Manado. Menurut penilaian Aburizal, isu
munas yang dibicarakan di internal Partai Golkar karena ada pihak yang
menghembuskanya. Maka dari itu, ia mengaku harus melakukan penegasan terhadap
aturan yang ditetapkan oleh partai. Ia menilai, waktu pelaksanaan munas
selanjutnya pada 2015 telah sesuai dengan keputusan munas pada tahun 2009.
Aburizal Bakrie mengatakan kepada agen Sbobet,
siapa pun yang akan menjadi ketua umum nanti wajib untuk melaksanakan keputusan
tersebut, yaitu untuk menggelar munas pada tahun 2015 mendatang sesuai dengan
keputusan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping itu, isu kedua
adalah Koalisi Merah Putih, yang dibangun bersama dengan beberapa partai pada
saat pemilihan presiden waktu lalu. Aburizal pun mengakui jika dirinya yang
memberikan usulan supaya Koalisi Merah Putih dipermanenkan agar siapa pun yang
akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan tidak akan terlalu pusing
saat bernegosiasi dengan banyak orang.
Aburizal Bakrie
mengungkapkan, karena di parlemen itu terdapat banyak perwakilan partai, jadi
akan banyak yang harus ditemui terlebih dulu. Akan tetapi, apabila hanya ada
koalisi permanen, maka tidak akan ada banyak orang yang ditemui untuk melakukan
negosiasi, cukup dua atau tiga orang saja.
Aburizal Bakrie pun
menambahkan, yang harus diingat adalah bahwa Koalisi Merah Putih itu memiliki
mukadimah yang tegas dan harus didukung seluruh kader Partai Golkar. Terdapat
empat prinsip yang dipegang, yaitu untuk menjaga Pancasila, menjamin hak warga
negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga check
and balances. Maka
dari itu, ia meminta seluruh kader Golkar yang terdapat di dalam koalisi itu
tidak menjadi oposisi dan menentang seluruh kebijakan pemerintah meskipun
pro-rakyat.
Post a Comment