Hidayat Nur Wahid : PKS Mendukung Dibentuknya Pansus Kecurangan Pemilu

Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, PKS mendukung dibentuknya pansus kecurangan Pemilu Presiden 2014 di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). PKS beralasan ingin mendorong DPR untuk melakukan tugas kontrol terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 kemarin. Sebagai Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid pun menjelaskan, bahwa dukungan yang diberikan oleh pihaknya untuk membentuk pansus pilpres diberikan karena banyaknya keluhan publik mengenai penyelenggaraan pilpres. Menurut penilaian Hidayat, merupakan hal yang sangat wajar terjadi pada saat kemudian timbul usulan pembentukan pansus pilpres di DPR.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, selama melakukan reses pihaknya sudah menemukan sejumlah masyarakat yang mengkritik pelaksanaan pilpres 2014 kemarin. Pada saat dihubungi, Hidayat pun menilai wajar jika kemudian PKS ikut mendalami terkait persoalan tersebut dalam bentuk memberikan dukungan untuk pembentukan panitia khusus kecurangan Pemilu Presiden 2014 untuk mencari kebenaran.

Hidayat Nur Wahid juga menuturkan, bahwa wacana pembentukan pansus ini pun harus dimanfaatkan oleh DPR dengan baik untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi di penghujung masa kerjanya di tahun ini. Menurut pendapat dirinya, pembentukan pansus pilpres bukan untuk menganulir penetapan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2014 lalu serta sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, pansus pilpres ini tidak memiliki tujuan untuk menganulir calon tertentu. Namun ia menjelaskan, jika pilpres 2014 kemarin meminta pertanggungjawaban dari KPU yang dirasa sudah melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan semangat pilpres dan undang-undang yang berlaku di Tanah Air kita ini.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pembentukan pansus Pilpres 2014 ini merupakan usulan yang diajukan oleh koalisi dari pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hal itu disebabkan, mereka menuding pelaksanaan Pilpres 2014 sarat akan praktik kecurangan. Mereka pun menggugat penetapan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).