Hafid Abbas usulkan calon menteri di pemerintahan
Jokowi-JK yang tidak pernah terindikasi melanggar HAM. Ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan usulan untuk kriteria calon menteri dan pimpinan lembaga negara untuk pemerintahan
presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2014 lalu, Joko Widodo dan
Jusuf Kalla. Maka dari itu, Komnas HAM menekankan supaya calon menteri di
pemerintahan Jokowi-Kalla tak ada yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM.
Hafid
Abbas yang merupakan Ketua Komnas HAM mengatakan, menteri tersebut sebaiknya
tidak pernah terindikasi melanggar HAM, apalagi sudah terbukti melakukan
pelanggaran HAM sebagaimana yang bisa ditelusuri, minimal dari laporan-laporan
hasil penyelidikan Komnas HAM. Di samping itu Hafid juga menjelaskan jika
usulan tersebut ditujukan supaya dapat membantu pemerintahan Jokowi-Kalla agar
mendapatkan menteri yang dapat mengemban tugas membantu pencapaian visi dan
misi pada pemerintahan yang baru, terutama dalam penegakan HAM di Indonesia.
Sementara
itu kriteria lainnya adalah, calon menteri di pemerintahan Jokowi-JK nanti
harus menghargai pluralisme dan kebinekaan bangsa ini. Calon menteri tersebut
juga harus mempunyai kemampuan dan komitmen untuk memajukan HAM di Indonesia, menghadirkan
pemerintahan yang sungguh-sungguh menghormati, melindungi, menegakkan, dan
memajukan HAM bagi seluruh warga negara. Hafid pun menambahkan, sebaiknya
pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga
harus mencari calon menteri yang bisa membawa negara Indonesia menjadi lebih
berpengaruh di dalam pergaulan internasional, dalam konteks penghormatan, serta
pemajuan dan penegakan HAM.
Adapun
calon menteri nantinya, menurut penilaian Hafid juga harus mampu meningkatkan
kualitas hidup rakyat di Tanah Air dan terbebas dari dominasi pengaruh dari
sejumlah kepentingan partai politik yang ada di Indonesia.
Post a Comment