Hasto Kristiyanto : PDI-P Mengharapkan PAN

HastoKristiyanto yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengungkapkan, jika pihaknya sampai dengan saat ini masih merasa yakin jika Partai Amanat Nasional (PAN) akan bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla kelak. Akan tetapi meskipun demikian begitu, Hasto menyadari perlu ada proses lebih dalam karena PAN telah menyatakan diri berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih. Seperti ketika ditemui oleh Agen bola terpercaya Indo Master Bola di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Hasto mengatakan bahwa dirinya sangat optimis jika PAN akan bergabung. Maka dari itu, perlu proses terlebih dulu untuk memastikan hal itu bakal terjadi.

Hasto Kristiyanto juga menegaskan, apabila hal itu benar terlaksana, maka keberadaan PAN  di dalam koalisi partai pendukung Jokowi-JK adalah sebagai satu komitmen untuk membantu pemerintahan menggulirkan program kerakyatan. Hasto mengakui pemerintahan Jokowi-JK memerlukan bantuan dari seluruh elemen, termasuk partai politik yang ada di parlemen. Menurut pendapatnya, pihaknya sangat memahami isi pesan dari Koalisi Merah Putih. Akan tetapi, kita semua harus bersama-sama supaya Indonesia secepatnya bisa mengatasi ketertinggalan. Seperti yang diketahui, Ketua Umum PAN yakni Hatta Rajasa sudah menemui presiden terpilih Joko Widodo.

Selain itu, Hatta Rajasa juga dikabarkan sudah melakukan komunikasi dengan Kalla. Akan tetapi, peluang bertambahnya mitra koalisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang semakin sulit setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Koalisi Merah Putih, pada hari Selasa 2 September 2014 lalu. Pada pertemuan itu, SBY dan Koalisi Merah Putih bersepakat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan selanjutnya. Menurut SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan agar semua kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang benar. Sementara itu, sekarang ini kubu Jokowi-Kalla masih membutuhkan tambahan dukungan partai politik di dalam koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Hal tu disebabkan, jumlah kursi partai yang mendukung Jokowi-JK di parlemen masih minoritas dengan didukung 207 kursi DPR.