Pilkada Langsung Dianggap Kurang Baik

Pilkada langsung dianggap kurang baik oleh sejumlah partai sehingga mereka mengusulkan untuk mengesahkan Pilkada oleh DPRD.  Ya, setelah sempat padam selama 2 tahun lebih, akhir-akhir ini gugatan terhadap sistem pemilihan langsung kepala daerah itu semakin menggelinding keras. Proposal pemerintah yang pada awalnya kurang gereget sekarang ini semakin bertenaga saja usai menerima suntikan dari partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih. Sebelumnya, beberapa tokoh pun sudah melontarkan suara nyaring untuk mengubah sistem pemilihan langsung. Memang terdapat sejumlah argumentasi yang dikemukakan untuk meninggalkan pilkada sebagai sebuah sistem pemilu.

Pilkada langsung berbiaya relatif besar, baik yang ditanggung oleh kandidat ataupun pemerintah daerah. Yang kedua, maraknya permainan politik uang, yang disebut-sebut sebagai pemicu banyaknya kepala daerah yang menjadi pesakitan hukum lantaran tersandung masalah tertentu. Ketiga, terciptanya disharmonisosial dan birokrasi, yang ditandai dengan keterbelahan warga dan aparat birokrasi karena mendukung kandidat tertentu. Akan tetapi, tentu saja jalan keluarnya tidak sesederhana itu. Mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD menjadikan Indonesia seolah- olah ahistoris.

Seperti yang diketahui, Indonesia sebelumnya memang sudah memiliki catatan kelam selama kepala daerah dipilih oleh DPRD, yang mendorong banyak pihak berteriak lantang, dengan kemarahan yang sudah sampai pada puncaknya pada saat itu. Sering tersiar kabar buruk di banyak daerah mengenai maraknya permainan politik uang, baik di dalam proses pemilihan itu sendiri atau pun di dalam proses pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala daerah setiap akhir tahun. Supaya terpilih, maka setiap kandidat dipaksa untuk berlomba menyuap anggota Dewan.

Suap politik itulah yang tidak jarang berujung pada hal-hal yang tragis karena walaupun kandidat sudah memberikan segepok uang, namun dukungan suara tidak juga didapat lantaran sang wakil rakyat memasang kaki ke lebih dari sepasang kandidat. Pembahasan LPJ setiap akhir tahunnya menjadi momok yang menakutkan bagi kepala daerah. Sebab, jika ditolak, bisa berujung pada pemakzulan oleh DPRD. Oleh sebab itu, suap politik uang menjadi satu-satunya cara yang paling ampuh untuk digunakan.