Poempida Hidayatulloh : Golkar Lebih Membela Kader yang Korup

Poempida Hidayatulloh yang merupakan politisi dari Partai Golkar menilai bahwa pemecatan terhadap dirinya dan kedua politisi lain yang berasal dari Golkar merupakan sebuah keputusan yang tidak adil dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Oleh sebab itu, ia menilai jika Partai Golkar justru lebih membela para kader yang korup daripada kader yang bersikap kritis seperti dirinya. Ia pun melihat adanya ketidakadilan karena banyak temannya yang mempunyai kasus hukum yang sudah divonis secara hukum, yang sudah inkracht dan membawa nama Golkar, namun tidak diberhentikan hingga sejauh ini. Sedangkan dirinya sebagai anak muda yang kritis, karena hanya berbeda pendapat kemudian langsung diberhentikan.

Poempida Hidayatulloh yang merupakan juru bicara dari calon wakil presiden Jusuf Kalla itu pun berpendapat bahwa pemecatan terhadap dirinya, Nusron Wahid, dan juga Agus Gumiwang Kartasasmita terlalu berat. Oleh sebab itu, ia pun jadi mempertanyakan soal prosedur pemecatannya yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Salah satu anggota dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat itu pun mengatakan, sebelumnya tidak ada surat teguran atau klarifikasi terlebih dulu sebelum mereka resmi diberhentikan.

Seperti yang diketahui, Partai Golkar memutuskan untuk memecat tiga kader tersebut dari keanggotaan di partainya dengan alasan tidak mematuhi keputusan partai untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden PrabowoSubianto-Hatta Rajasa pada Pemilu Presiden yang akan digelar pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Mahyudin pun mengungkapkan jika ketiga kader yang dipecat tersebut ialah Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Mereka merupakan anggota DPR dari Partai Golkar.

Mahyudin menjelaskan, bahwa surat pemecatan itu sendiri sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal, Idrus Marham. Selain ketiga kader tersebut, Partai Golkar juga menonaktifkan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Selain itu ia juga mengungkapkan, ada kemungkinan surat tersebut akan beredar dalam waktu dekat ini.