Muhaimin Iskandar Ingin Berbicara Khusus Dengan Partai Koalisi

Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku ingin melakukan pembicaraan khusus dengan para koalisi pengusung pasangan capres dan cawapres dengan nomor urut dua, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhubungan dengan keinginan Jokowi supaya menteri yang dipilih dari partai politik nanti harus melepas jabatannya di partai politik. Sebab menurut pendapat Muhaimin, sah-sah saja jika ada seorang menteri yang masih menjabat secara struktural di partai tertentu.

Muhaimin Iskandar mengatakan, mengenai mundur atau tidak mundur, nanti akan dibicarakan secara khusus dengan Joko Widodo pada bulan September 2014 mendatang. Akan tetapi harus memegang prinsip, siapa pun orang yang akan menjadi menteri nanti harus berkonsentrasi pada bidangnya itu. Ya, hal tersebut diungkapkan oleh Muhaimin ketika menghadiri acara Halaqoh Kebudayaan Islam Nusantara dalam rangka Pra-Muktamar PKB yang dilangsungkan di Hotel Acacia, Jakarta Pusat pada hari Rabu, 20 Agustus 2014 kemarin.

Muhaimin Iskandar juga tidak lupa memberikan contoh seperti dirinya. Ya, pria yang kerap disapa dengan sebutan akrab Cak Imin itu mencontohkan dirinya yang bisa menjalankan tugas rangkap, yakni sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus sebagai Ketua Umum PKB. Ia pun mengklaim akan selalu memberikan fokus seratus persen pada tugasnya sebagai menteri. Sementara itu untuk urusan partai, Muhaimin akan mendelegasikannya kepada wakil ketua umum, sekretaris jenderal, atau beberapa fungsionaris lain yang berada di bawahnya.

Maka dari itu, Muhaimin Iskandar memberikan dukungan jika para kader partai diberikan jabatan sebagai menteri pada kabinet Jokowi-JK untuk periode 2014 hingga 2019 mendatang. Muhaimin mengungkapkan, tentu saja ia akan mendukung kalau kader partai yang dipilih untuk menjadi menteri nanti.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan keinginannya supaya menteri yang dipilih dari partai politik harus melepaskan jabatannya di partai tersebut. Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri rapat bersama dengan Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi pada hari Sabtu, 9 Agustus 2014 lalu.