Anggota DPR yang Masih Belum Bisa Kerja Karena Persoalan Internal

Anggota DPR sampai sekarang ini memang masih belum bisa bekerja karena adanya persoalan internal. Ya, semenjak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 lalu hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang masih disibukkan dengan polemik internal, yaitu perebutan kursi pimpinan. Persoalan yang hingga saat ini belum bisa dipecahkan ialah perebutan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terdiri dari 11 komisi dan 5 badan. Perebutan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini menyebabkan kelima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Kelima fraksi itu terdiri dari Fraksi PDI-P, F-Nasdem, F-PKB, F-Hanura, dan juga F-PPP.

Lukman Edy

Anggota DPR dari kelima fraksi itu kemudian memutuskan untuk membentuk pimpinan DPR tandingan yang terdiri dari Ketua Ida Fauziah (F-PKB), serta Wakil Ketua Effendi Simbolon (F-PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Supiadin Aries Saputra (Nasdem). Koalisi Indonesia Hebat yang mempunyai 43,5 persen kursi di parlemen menginginkan pimpinan AKD dibagi secara proporsional sesuai dengan perolehan kursi. Sedangan lima fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tetap menginginkan supaya pimpinan AKD dipilih secara paket.

Koalisi Merah Putih yang ada pemilu presiden lalu mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bahkan menurut catatan agen bola terpercaya Indo Master Bola, sudah mengesahkan pimpinan AKD yang semuanya itu berasal dari para fraksi anggota KMP. Oleh sebab itu, KIH pun seakan tidak mau kalah. Pada saat fraksi anggota KMP mengikuti rapat paripurna pengesahan mitra kerja AKD, KIH pun menggelar rapat paripurna pembentukan AKD. Tempat rapat mereka bukan di ruang paripurna, namun di Ruang Badan Musyawarah DPR. Pada dua rapat paripurna itu muncul keluhan sebagian anggota DPR, baik dari KIH maupun KMP, terkait dengan kondisi mereka yang belum dapat bekerja optimal hingga saat ini.

Lukman Edy yang merupakan Anggota DPR dari F-PKB yang mengikuti rapat paripurna KIH menyampaikan kepada agen SBOBET, sebuah harap supaya DPR dapat menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah terkait dualisme di parlemen.

Zulkifli Hasan Sampaikan Berita Baik Soal DPR

Zulkifli Hasan menyampaikan berita baik soal DPR. Ia percaya jika perseteruan yang terjadi antara KIH dan KMP sudah berakhir. Ya, Ketua MPR RI tersebut benar-benar merasa yakin jika konflik di parlemen antara kedua kubu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) bakal berakhir. Walaupun ia tidak menyebutkan kapan hal itu bisa terjadi, paling tidak ada harapan DPR bakal bersatu kembali. Hal tersebut disampaikan oleh Zulkifli di Kompleks Parlemen. Cara penyampaiannya memang cukup nyentrik. Pasalnya, secara tiba-tiba saja Zulkifli datang dari arah ruang pimpinan MPR, kemudian menemui beberapa wartawan yang sedang mengetik berita di selasar Gedung Nusantara III.

Zulkifli Hasan pun menyapa semua wartawan dengan ramah kemudian tidak segan untuk duduk di lantai bersama-sama. Ia pun mengatakan kepada agen SBOBET, memiliki berita bagus soal DPR. Kedatangan pria yang menggunakan pakaian batik coklat dan celana bahan hitam seraya duduk lesehan itu segera menjadi magnet perhatian. Para wartawan yang tadinya duduk menyebar langsung berkumpul untuk mengelilingi Zulkifli. Para pewarta kemudian menyorongkan alat perekam di tangan masing-masing. Salah satu wartawan kemudian langsung bertanya seputar seteru antara KIH dan KMP di DPR RI. Mantan Menteri Kehutanan itu menjawab, kemungkinan seteru tersebut akan selesai dalam waktu satu minggu lagi, atau paling lama dua minggu.

Zulkifli Hasan mengungkapkan kepada agen bola terpercaya Indo Master Bola, pada saat ini sejumlah pimpinan partai politik tengah merajut komunikasi satu sama lain. Topik pembicaraan itu tentu saja soal perbedaan pendapat kedua kekuatan politik di parlemen. Meskipun begitu, Zulkifli tak bersedia menyebut kapan dan di mana komunikasi itu berlangsung. Ia sangat merasa yakin jika persoalan itu bisa cepat diselesaikan dengan. Setelah itu, tentu saja pada akhirnya nanti DPR akan menjadi satu lagi. Memang, Zulkifli tidak memberitahu apa saja konsekuensi dari berakhirnya seteru tersebut, apakah akan berimbas pada perombakan kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan ataupun yang lainnya. Akan tetapi yang bisa dipastikan adalah  ada pihak yang mengalah dan ada yang pihak yang sedikit menang.

Emron Pangkapi Buat Pantun Soal Keinginan PPP

Emron Pangkapi yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan membuat sebuah pantun yang menunjukkan soal keinginan PPP untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pantun itu pun disampaikan olehnya pada akhir pidatonya di pembukaan Muktamar VIII PPP di Empire Hotel, Surabaya, Jawa Timur. Pantun tersebut berbunyi, shalat Jumat di masjid raya, jangan lupa kain seikat. PPP pasti jaya, bila berada di (Koalisi) Indonesia Hebat. Ikut hadir di dalam pembukaan Muktamar PPP beberpa petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yaitu Sekjen DPP PKB Hanif Dakhiri, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan Ketua DPP Nasdem Ferry Mursyidan Baldan.

Emron Pangkapi mengungkapkan kepada agen SBOBET bahwa muktamar adalah tindak lanjut dari hasil Rapat Pimpinan Harian (RPH) DPP PPP pada tanggal 9 September 2014 lalu. Pada saat itu, rapat yang diinisiasi oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali itu memutuskan pembentukan panitia penyelenggara Muktamar VIII. Namun, di tengah persiapan Muktamar, muncullah kisruh antara Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy dengan Suryadharma Ali. Kisruh itu pun pada akhirnya dibawa hingga ke tingkat Mahkamah Partai DPP PPP. Ia pun kembali menyampaikan pantun yang berbunyi, bunga mawar bunga melati, semoga harum di tepi taman. Muktamar PPP dalam rangka mendekatkan konstitusi, untuk menyatukan visi misi sekaligus kesolidan.

Emron Pangkapi menyebutkan kepada agen bola terpercaya Indo Master Bola, awal polemik PPP karena sejumlah keputusan politik yang diambil secara sepihak. Menurut penilaian Emron, setiap kader PPP harus mematuhi aturan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Mekanisme pengambilan keputusan politik PPP itu memang  sudah diatur dalam AD/ART itu. Menurut penilaiannya, jika semua kader sudah taat dan patuh terhadap aturan hukum partai, maka tidak perlu terjadi polemik di internal partai selama tiga bulan terakhir ini.

Julian Aldrin Pasha Mengaku Tak Pintar Berkelit

Julian Aldrin Pasha merupakan sosok pria yang tenang dan terbilang hemat ketika berbicara bisa menjadi salah satu faktor yang membuat Julian Aldrin Pasha didaulat sebagai Juru Bicara Presiden oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu. Julian pun mengaku bahwa dirinya tidak pandai berkelit, tetapi bisa menutupi informasi yang dikiranya memang tidak perlu disampaikan kepada publik. Maka dari itu, tidak jarang jika para pemburu berita harus memutar otaknya untuk mengorek informasi dari pria kelahiran Teluk Betung, Lampung, 22 Juli 1969. Dan jika dia sudah mentok, maka pria karismatik tersebut akan tersenyum dan meminta para wartawan untuk mengajukan pertanyaan lain yang bisa dijawabnya. Apabila sudah demikian, maka para wartawan yang kerap meliput kegiatan kepresidenan pun terpaksa tertawa kurang ikhlas dan pasrah karena tidak ada lagi yang bisa dipertanyakan.

Julian Aldrin Pasha rupanya mengaku kepada agen SBOBET bahwa dirinya belajar cukup keras untuk bisa memilah-milah informasi yang didapatnya. Hal itu memang dikarenakan dirinya belum mengetahui atau ia tahu tetapi memang tidak perlu untuk disampaikan kepada publik. Namun, tidak berarti jika ada hal-hal yang harus ia manipulasikan. Julian bahkan berani menjamin jika ia tidak pernah memanipulasikan sesuatu. Sebagai orang kepercayaan dari presiden, Julian mengaku kepada agen bola terpercaya Indo Master Bola, sangat dekat dengan Presiden SBY. Julian pun selalu mendapat akses informasi langsung dari orang pertama soal kepresidenan hingga orang-orang sekitar istana. Banyaknya informasi yang didapat Julian rupanya tidak membuat mantan Wakil Dekan FISIP UI menjadi ember dan mengumbar informasi ke luar istana.


Julian Aldrin Pasha tidak ingin sampai ada kegaduhan yang berhubungan dengan istana. Dan untuk menjadi seorang juru bicara, Julian rupanya juga harus beradaptasi ekstra keras. Latar belakangnya sebagai seorang akademisi dan pengamat yang kerap melontarkan kritik dan komentar, harus disesuaikan dengan tugasnya sebagai seorang juru bicara yang tak bisa asal bicara. Julian pun mengaku agak sulit untuk menjalankan tugasnya sejak awal. Namun lama kelamaan ia sudah mulai terkondisi

Pilkada Langsung Dianggap Kurang Baik

Pilkada langsung dianggap kurang baik oleh sejumlah partai sehingga mereka mengusulkan untuk mengesahkan Pilkada oleh DPRD.  Ya, setelah sempat padam selama 2 tahun lebih, akhir-akhir ini gugatan terhadap sistem pemilihan langsung kepala daerah itu semakin menggelinding keras. Proposal pemerintah yang pada awalnya kurang gereget sekarang ini semakin bertenaga saja usai menerima suntikan dari partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih. Sebelumnya, beberapa tokoh pun sudah melontarkan suara nyaring untuk mengubah sistem pemilihan langsung. Memang terdapat sejumlah argumentasi yang dikemukakan untuk meninggalkan pilkada sebagai sebuah sistem pemilu.

Pilkada langsung berbiaya relatif besar, baik yang ditanggung oleh kandidat ataupun pemerintah daerah. Yang kedua, maraknya permainan politik uang, yang disebut-sebut sebagai pemicu banyaknya kepala daerah yang menjadi pesakitan hukum lantaran tersandung masalah tertentu. Ketiga, terciptanya disharmonisosial dan birokrasi, yang ditandai dengan keterbelahan warga dan aparat birokrasi karena mendukung kandidat tertentu. Akan tetapi, tentu saja jalan keluarnya tidak sesederhana itu. Mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD menjadikan Indonesia seolah- olah ahistoris.

Seperti yang diketahui, Indonesia sebelumnya memang sudah memiliki catatan kelam selama kepala daerah dipilih oleh DPRD, yang mendorong banyak pihak berteriak lantang, dengan kemarahan yang sudah sampai pada puncaknya pada saat itu. Sering tersiar kabar buruk di banyak daerah mengenai maraknya permainan politik uang, baik di dalam proses pemilihan itu sendiri atau pun di dalam proses pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepala daerah setiap akhir tahun. Supaya terpilih, maka setiap kandidat dipaksa untuk berlomba menyuap anggota Dewan.

Suap politik itulah yang tidak jarang berujung pada hal-hal yang tragis karena walaupun kandidat sudah memberikan segepok uang, namun dukungan suara tidak juga didapat lantaran sang wakil rakyat memasang kaki ke lebih dari sepasang kandidat. Pembahasan LPJ setiap akhir tahunnya menjadi momok yang menakutkan bagi kepala daerah. Sebab, jika ditolak, bisa berujung pada pemakzulan oleh DPRD. Oleh sebab itu, suap politik uang menjadi satu-satunya cara yang paling ampuh untuk digunakan.

Abdul Malik Haramain : PKB Juga Mau Terima Ahok

Abdul Malik Haramain mengungkapkan jika PKB tidak menutup diri dan mau menerima Ahok jika mundur dari Gerindra. Ya, setelah memutuskan untuk mundur dari Partai Gerindra, tawaran kepada Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk bergabung ke partai lain terus berdatangan kepadanya. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – P), sekarang ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun menyatakan kesiapannya untuk menampung Ahok. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPP PKB pada saat dihubungi oleh para pemburu berita. Ia mengatakan, pada prinsipnya PKB selalu membuka diri kepada siapapun, termasuk di antaranya kepada yang terhormat, Bapak Basuki Tjahaja Purnama. 

Abdul Malik Haramain berpendapat, tawaran akan disampaikan langsung kepada Ahok jika yang bersangkutan sudah resmi mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memang sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kemarin. Menurut penilaian Malik, Ahok merupakan sosok yang memiliki banyak kelebihan. Sosok seperti ini, kata dia, akan sangat sayang jika disia-siakan. Sekretaris Jendral PDI-P Tjahjo Kumolo juga sempat mengungkapkan keinginan untuk menampung Ahok. PKB sangat welcome kepada siapapun, apalagi kepada sosok yang berintegritas tinggi seperti Ahok.

Abdul Malik Haramain mengklaim, Ahok adalah figure yang mampu membawa terobosan-terobosan baru. Seperti yang diketahui, Ahok memutuskan untuk mengundurkan diri lantaran tidak sependapat dengan Partai Gerindra, yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada awalnya, Ahok memang sudah mengancam terlebih dulu, tetapi karena tidak ditanggapi dia pun memutuskan untuk mengirim surat pengunduran diri kemarin. 

RUU Pilkada pada saat sekarang ini sedang berada dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum dilangsungkannya Pilpres 2014 lalu, parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih diketahui masih mendukung diselenggarakannya Pilkada secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Akan tetapi, sekarang ini seluruh parpol, mulai dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional justru berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.

Hasto Kristiyanto : PDI-P Mengharapkan PAN

HastoKristiyanto yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengungkapkan, jika pihaknya sampai dengan saat ini masih merasa yakin jika Partai Amanat Nasional (PAN) akan bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla kelak. Akan tetapi meskipun demikian begitu, Hasto menyadari perlu ada proses lebih dalam karena PAN telah menyatakan diri berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih. Seperti ketika ditemui oleh Agen bola terpercaya Indo Master Bola di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Hasto mengatakan bahwa dirinya sangat optimis jika PAN akan bergabung. Maka dari itu, perlu proses terlebih dulu untuk memastikan hal itu bakal terjadi.

Hasto Kristiyanto juga menegaskan, apabila hal itu benar terlaksana, maka keberadaan PAN  di dalam koalisi partai pendukung Jokowi-JK adalah sebagai satu komitmen untuk membantu pemerintahan menggulirkan program kerakyatan. Hasto mengakui pemerintahan Jokowi-JK memerlukan bantuan dari seluruh elemen, termasuk partai politik yang ada di parlemen. Menurut pendapatnya, pihaknya sangat memahami isi pesan dari Koalisi Merah Putih. Akan tetapi, kita semua harus bersama-sama supaya Indonesia secepatnya bisa mengatasi ketertinggalan. Seperti yang diketahui, Ketua Umum PAN yakni Hatta Rajasa sudah menemui presiden terpilih Joko Widodo.

Selain itu, Hatta Rajasa juga dikabarkan sudah melakukan komunikasi dengan Kalla. Akan tetapi, peluang bertambahnya mitra koalisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang semakin sulit setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Koalisi Merah Putih, pada hari Selasa 2 September 2014 lalu. Pada pertemuan itu, SBY dan Koalisi Merah Putih bersepakat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan selanjutnya. Menurut SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan agar semua kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang benar. Sementara itu, sekarang ini kubu Jokowi-Kalla masih membutuhkan tambahan dukungan partai politik di dalam koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Hal tu disebabkan, jumlah kursi partai yang mendukung Jokowi-JK di parlemen masih minoritas dengan didukung 207 kursi DPR.

Presiden SBY Ingin Jadi Penyeimbang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku akan menjadi penyeimbang bersama dengan Koalisi Merah Putih di pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Ya, sepertinya peluang bertambahnya mitra koalisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan makin bertambah sulit saja setelah pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai menggelar pertemuan dengan Koalisi Merah Putih. Pasalnya, SBY dan Koalisi Merah Putih bersepakat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan selanjutnya.

Presiden SBY mendengar jika Koalisi Merah Putih menjadi salah satu bagian yang akan mengawal pemerintahan berikutnya. Istilah teman-teman juga sering disebut sebagai kekuatan penyeimbang. Hal itulah yang menjadi inti pertemuan antara dirinya dengan pimpinan parpol Koalisi Merah Putih. Menurut pendapat SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan supaya seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan ke arah yang benar.

Presiden SBY pun optimis jika demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sebab, harapan dari rakyat juga begitu. Usai melakukan pertemuan tersebut, Presiden SBY mengaku akan kembali bertemu dengan ketua umum parpol koalisi yang tidak hadir. Ketua umum parpol, kata SBY, tidak bisa hadir karena banyak yang sedang berada di luar negeri. Seperti yang diketahui, kubu Jokowi-JK merasa masih membutuhkan tambahan partai politik di dalam koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Pasalnya, koalisi Jokowi dan JK masih minoritas di parlemen.

Sampai dengan sekarang ini, pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa), dan Partai Hanura. Jika di jumlah, koalisi tersebut didukung 207 kursi DPR. Sedangkan Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai politik yang lolos ke DPR, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Apabila dijumlah, maka koalisi tersebut akan mendapat dukungan sebanyak 292 kursi DPR. Sementara Partai Demokrat mendapatkan 61 kursi DPR. 

Hafid Abbas Usulkan Calon Menteri yang Tak Melanggar HAM

Hafid Abbas usulkan calon menteri di pemerintahan Jokowi-JK yang tidak pernah terindikasi melanggar HAM. Ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan usulan untuk kriteria calon menteri dan pimpinan lembaga negara untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2014 lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Maka dari itu, Komnas HAM menekankan supaya calon menteri di pemerintahan Jokowi-Kalla tak ada yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM.

Hafid Abbas yang merupakan Ketua Komnas HAM mengatakan, menteri tersebut sebaiknya tidak pernah terindikasi melanggar HAM, apalagi sudah terbukti melakukan pelanggaran HAM sebagaimana yang bisa ditelusuri, minimal dari laporan-laporan hasil penyelidikan Komnas HAM. Di samping itu Hafid juga menjelaskan jika usulan tersebut ditujukan supaya dapat membantu pemerintahan Jokowi-Kalla agar mendapatkan menteri yang dapat mengemban tugas membantu pencapaian visi dan misi pada pemerintahan yang baru, terutama dalam penegakan HAM di Indonesia.

Sementara itu kriteria lainnya adalah, calon menteri di pemerintahan Jokowi-JK nanti harus menghargai pluralisme dan kebinekaan bangsa ini. Calon menteri tersebut juga harus mempunyai kemampuan dan komitmen untuk memajukan HAM di Indonesia, menghadirkan pemerintahan yang sungguh-sungguh menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM bagi seluruh warga negara. Hafid pun menambahkan, sebaiknya pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga harus mencari calon menteri yang bisa membawa negara Indonesia menjadi lebih berpengaruh di dalam pergaulan internasional, dalam konteks penghormatan, serta pemajuan dan penegakan HAM.

Adapun calon menteri nantinya, menurut penilaian Hafid juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat di Tanah Air dan terbebas dari dominasi pengaruh dari sejumlah kepentingan partai politik yang ada di Indonesia. 

Aburizal Bakrie Ungkap Dua Isu di Golkar

Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar mengungkapkan, terdapat dua isu hangat yang beredar di partainya pada saat sekarang ini. Seperti yang dilansir dari agen bola terpercaya Indo Master Bola, Aburizal mengatakan, kedua isu tersebut adalah Munas Golkar dan Koalisi Merah Putih. Ya, hal tersebut diungkapkan olehnya pada saat melakukan silaturahim dan pembekalan kader Golkar yang terpilih dari Indonesia timur di Manado. Menurut penilaian Aburizal, isu munas yang dibicarakan di internal Partai Golkar karena ada pihak yang menghembuskanya. Maka dari itu, ia mengaku harus melakukan penegasan terhadap aturan yang ditetapkan oleh partai. Ia menilai, waktu pelaksanaan munas selanjutnya pada 2015 telah sesuai dengan keputusan munas pada tahun 2009.

Aburizal Bakrie mengatakan kepada agen Sbobet, siapa pun yang akan menjadi ketua umum nanti wajib untuk melaksanakan keputusan tersebut, yaitu untuk menggelar munas pada tahun 2015 mendatang sesuai dengan keputusan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping itu, isu kedua adalah Koalisi Merah Putih, yang dibangun bersama dengan beberapa partai pada saat pemilihan presiden waktu lalu. Aburizal pun mengakui jika dirinya yang memberikan usulan supaya Koalisi Merah Putih dipermanenkan agar siapa pun yang akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan tidak akan terlalu pusing saat bernegosiasi dengan banyak orang.

Aburizal Bakrie mengungkapkan, karena di parlemen itu terdapat banyak perwakilan partai, jadi akan banyak yang harus ditemui terlebih dulu. Akan tetapi, apabila hanya ada koalisi permanen, maka tidak akan ada banyak orang yang ditemui untuk melakukan negosiasi, cukup dua atau tiga orang saja.

Aburizal Bakrie pun menambahkan, yang harus diingat adalah bahwa Koalisi Merah Putih itu memiliki mukadimah yang tegas dan harus didukung seluruh kader Partai Golkar. Terdapat empat prinsip yang dipegang, yaitu untuk menjaga Pancasila, menjamin hak warga negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga check and balances. Maka dari itu, ia meminta seluruh kader Golkar yang terdapat di dalam koalisi itu tidak menjadi oposisi dan menentang seluruh kebijakan pemerintah meskipun pro-rakyat. 

Joko Widodo Bantah Rumor Ketidakharmonisan Dirinya Dengan Jusuf Kalla

Joko Widodo yang merupakan Presiden terpilih pada Pilpres 2014 lalu membantah rumor ketidakharmonisan dirinya dengan Jusuf Kalla yang beredar belakangan ini. Hal itu dikabarkan berhubungan erat dengan persoalan calon anggota kabinet di pemerintahan yang akan datang. Menurut pengakuan Jokowi, setiap hari ia dan Jusuf Kalla selalu bertemu setiap malam sehingga tidak mungkin terjadi slack.

Joko Widodo mengatakan, sampai dengan sekarang ini memang belum ada pembicaraan lebih lanjut yang terkait dengan kursi kabinet, baik dengan Jusuf Kalla atau pun partai mitra koalisi lainnya. Pasalnya, Jokowi beralasan jika dirinya sampai dengan saat ini belum menjabat secara resmi sebagai presiden. Menurut pendapatnya, ia belum berbicara dengan partai dan juga dengan Jusuf Kalla. Di samping itu, kelembagaannya saja belum jelas, begitu juga dengan kementeriannya 30, 34, ataukah hanya 20 saja.

Joko Widodo menegaskan, ia mempunyai hak prerogatif untuk memilih siapa saja orang yang akan menduduki jabatan sebagai menteri yang akan datang. Maka dari itu, pria yang sekarang ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu pun akan menjadi penentu bagi para pembantunya di jajaran kabinet. Seperti yang diketahui, sebelumnya Jokowi sudah membentuk tim transisi yang bertugas menyusunarsitektur kabinetnya. Tim ini dipimpin oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno, serta dibantu oleh empat deputi, yaitu Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Akbar Faizal, dan juga Andi Widjajanto.

Tim yang dibentuknya tersebut akan bekerja di Kantor Transisi yang berada di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah dibentuk, Jokowi pun sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke kantor transisi tersebut, tapi Jusuf Kalla justru sama sekali belum pernah pergi ke sana. Pada saat ditemui oleh wartawan, Jusuf Kalla berdalih jika kantor tersebut hanya menjadi tempat pertemuan saja, sedangkan kegiatan yang lainnya bisa dilakukan dengan cara dan di lokasi yang berbeda.

Ahmad Rifai : Pemakzulan Jokowi Takkan Terjadi!

Ahmad Rifai selaku kuasa hukum Jokowi menyatakan pemakzulan Jokowi takkan mungkin terjadi. Seperti yang diketahui, sebelumnya Ketua Komisi !! menyebutkan jika Pansus Pilpres dapat berujung pada pemakzulan terhadap presiden terpilih, Joko Widodo. Akan tetapi, wacana pemakzulan terhadap Presiden terpilih, Joko Widodo lewat panitia khusus kecurangan pemilu presiden dinilai tidak akan pernah terjadi.  Hal itu disebabkan karena tidak ada celah apa pun dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memakzulkan Jokowi. Menurut kuasa hukum dari pasangan Jokowi-JK, DPR akan melakukan impeach (pemakzulan) tidak akan pernah terwujud, apalagi karena sengketa suara di MK. 

Ahmad Rifai juga mengatakan, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan jika gugatan yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ditolak seluruhnya. Dengan penolakan seluruh gugatan Prabowo-Hatta itu, maka sudah tidak ada lagi ruang bagi pihak lainnya untuk menggagalkan pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu menurut pendapatnya, wacara tersebut sama sekali tidak perlu dicemaskan. Ia menilai, pemakzulan terhadap Presiden hanya bisa dilakukan apabila presiden dianggap telah melakukan suatu tindak pelanggaran hukum. Namun, dalam putusan MK, sebut Rifai, tidak ada kesalahan apa pun yang dilakukan Jokowi. 

Bukan hanya kuasa hukum Jokowi-JK saja, tetapi kuasa hukum dari Prabowo-Hatta sendiri, yaitu Maqdir Ismail juga ikut mempertanyakan wacana pemakzulan itu. Menurut Maqdir, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah final dan tidak ada cara apa pun untuk dapat mengubah putusan tersebut. Di samping itu, ia juga mempertanyakan apakah pemakzulan tersebut bisa dilakukan kepada seorang calon presiden, karena Jokowi pada saat dituduhkan melakukan kecurangan sebelum menjadi Presiden. 

Maqdir menilai, impeach hanya dapat dilakukan jika presiden melakukan satu kejahatan dan dia bersikap yang tidak patut sebagai negawaran. Itu ketika dalam kedudukan dia sebagai presiden. Oleh sebab itu, Maqdir tidak mengetahui lebih lanjut jika bisa ditafsirkan lain. 

Eva Kusuma Sundari Sarankan Para Menteri untuk Mengundurkan Diri

Eva Kusuma Sundari yang merupakan Anggota Panitia Khusus Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dari Fraksi PDI-P memberikan saran kepada para menteri yang sudah resmi terpilih untuk menjadi anggota DPR RI pada periode 2014-2019 mendatang untuk segera mengundurkan diri sebelum pelantikan dilakukan. Sebab menurut penilaian Eva, hal tersebut sangat penting untuk dilakukan supaya dapat menghindari kekacauan administrasi antara pejabat pemerintah dengan anggota parlemen. Eva mengatakan, demi amannya administrasi sebaiknya sebelum pelantikan para menteri sudah mengundurkan diri. Walaupun begitu, sekarang ini posisi menteri di kabinet Indonesia Bersatu jilid II memang sudah demisioner atau nonaktif. Para menteri tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi untuk membuat suatu kebijakan strategis setelah adanya putusan mengikat yang mengesahkan presiden terpilih yang baru. 

Eva Kusuma Sundari mengatakan, masa jabatan para menteri tersebut sudah habis sehingga mereka memang sudah tidak bisa membuat kebijakan strategis  Pada saat sekarang ini, setidaknya ada empat menteri yang sukses melangkahkan kakinya ke Senayan. Seperti di antaranya adalah Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Koperasi dan UMKM Syarief Hasan, Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Seperti yang diketahui, jabatan dari keempat orang menteri tersebut baru akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti. Sedangkan pelantikan anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2014. 

Di dalam UU MD3 yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 8 Juli 2014 pasal 236 dinyatakan bahwa anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan atau pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Kepolisian, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya dari APBN/APBD.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Julian Aldrin Pasha selaku Juru Bicara Presiden juga telah menyampaikan jika pihak Istana belum menerima surat pengunduran diri dari para menteri yang akan dilantik menjadi anggota DPR.

Amir Syamsuddin Sedih Ketika Uluran Tangan SBY kepada Jokowi Dianggap Negative

Amir Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku sangat merasa kecewa dan sedih dengan adanya sejumlah pihak yang menganggap uluran bantuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengganggu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahannya lima tahun ke depan. Kekecewaan yang sama itu pun sudah diutarakan secara langsung oleh SBY sendiri lewat akun Twitter milik pribadinya. Dalam pesan singkat, Amir mengatakan sungguh menyedihkan manakala uluran tangan SBY untuk membantu kemulusan proses transisi dinilai sebagai upaya merecoki presiden yang baru. Sungguh tidak pada tempatnya penggunaan kata 'jangan merecoki Presiden yang baru'

Amir Syamsuddin yang merupakan Menteri Hukum dan HAM ini juga menjelaskan, uluran tangan Presiden SBY untuk membantu kemulusan proses transisi yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan di DPR beberapa waktu lalu adalah tulus tanpa pamrih dan tanpa syarat apa pun. Uluran tangan tersebut, menurut Amir, semata-mata hanya didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar dari seorang pemimpin yang ingin melakukan terbaik agar penggantinya sukses pada awal masa tugasnya. Menurut Amir, SBY ingin meletakkan satu tradisi baru yang akan berguna dalam perjalanan bangsa untuk ke depannya nanti. Sementara itu, berhubungan dengan posisi Partai Demokrat ke depan, Amir mengunkapkan jika partainya akan berada di luar pemerintahan. Akan tetapi, pihaknya akan tetap mendukung seluruh program yang dianggap pro-rakyat.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Presiden SBY sempat menulis rangkaian tweet dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Salah satu tweet-nya itu berbunyi soal anggapan Presiden SBY sebagai pengganggu. Pesan negatif itu pun berbunyi, SBY & PD (Partai Demokrat) jangan merecoki Jokowi. Artinya, SBY jangan sampai mengganggu atau mengatur-atur Jokowi di masa pemerintahannya nanti. Sementara itu, Presiden menuliskan, dirinya dengan senang hati akan membantu jika memang dikehendaki. Jadi terserah kepada Presiden Baru. Tidak ada pikiran buruk dari SBY. 

Julian Aldrin Pasha : Para Menteri Belum Kirim Surat Pengunduran Diri

Julian Aldrin Pasha yang merupakan Juru Bicara Presiden mengungkapkan, sampai dengan sekarang ini pihak Istana belum menerima surat dari para menteri yang akan dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Oktober 2014 mendatang. Akan tetapi, secara etika, Julian mengingatkan supaya para menteri tersebut bisa segera mengajukan surat pengunduran diri dari kabinet. Menurutnya, Julian mengaku sudah berkomunikasi dengan Mensesneg (Sudi Silalahi), untuk memastikan apakah mereka yang terpilih kembali dan menjadi anggota DPR dan akan dilantik tanggal 1 (Oktober) ternyata belum menerima. Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memandang secara etika mereka yang dilantik bersedia untuk mengundurkan diri.

Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memberikan batas maksimal pengunduran diri para menteri itu. Akan tetapi, ia memastikan jika para menteri tidak akan merangkap jabatan sebagai anggota DPR. Untuk dapat mengisi kekosongan itu, maka Julian pun mengakui jika Presiden belum mempersiapkan pergantian sekarang ini. Seperti yang diketahui, beberapa menteri akan meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum masa pemerintahan mereka akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang.

Hal itu disebabkan, sejumlah menteri terpilih menjadi anggota DPR dan mereka bakal dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 nanti. Maka dari itu, mereka pun bakal segera mengajukan surat pengunduran diri. Salah satunya yang telah memastikan diri bakal mengundurkan diri ialah Menteri Koperasi dan UKM, yakni Syarief Hasan. Seperti yang diketahui, Syarief resmi terpilih sebagai anggota DPR untuk periode 2014 hingga 2019 mendatang dari Partai Demokrat.

Di samping Syarief, para menteri lainnya yang juga terpilih untuk menjadi salah satu anggota DPR antara lain Menteri ESDM yakni Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kehutanan yaitu Zulkifli Hasan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Muhaimin Iskandar Ingin Berbicara Khusus Dengan Partai Koalisi

Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku ingin melakukan pembicaraan khusus dengan para koalisi pengusung pasangan capres dan cawapres dengan nomor urut dua, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhubungan dengan keinginan Jokowi supaya menteri yang dipilih dari partai politik nanti harus melepas jabatannya di partai politik. Sebab menurut pendapat Muhaimin, sah-sah saja jika ada seorang menteri yang masih menjabat secara struktural di partai tertentu.

Muhaimin Iskandar mengatakan, mengenai mundur atau tidak mundur, nanti akan dibicarakan secara khusus dengan Joko Widodo pada bulan September 2014 mendatang. Akan tetapi harus memegang prinsip, siapa pun orang yang akan menjadi menteri nanti harus berkonsentrasi pada bidangnya itu. Ya, hal tersebut diungkapkan oleh Muhaimin ketika menghadiri acara Halaqoh Kebudayaan Islam Nusantara dalam rangka Pra-Muktamar PKB yang dilangsungkan di Hotel Acacia, Jakarta Pusat pada hari Rabu, 20 Agustus 2014 kemarin.

Muhaimin Iskandar juga tidak lupa memberikan contoh seperti dirinya. Ya, pria yang kerap disapa dengan sebutan akrab Cak Imin itu mencontohkan dirinya yang bisa menjalankan tugas rangkap, yakni sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus sebagai Ketua Umum PKB. Ia pun mengklaim akan selalu memberikan fokus seratus persen pada tugasnya sebagai menteri. Sementara itu untuk urusan partai, Muhaimin akan mendelegasikannya kepada wakil ketua umum, sekretaris jenderal, atau beberapa fungsionaris lain yang berada di bawahnya.

Maka dari itu, Muhaimin Iskandar memberikan dukungan jika para kader partai diberikan jabatan sebagai menteri pada kabinet Jokowi-JK untuk periode 2014 hingga 2019 mendatang. Muhaimin mengungkapkan, tentu saja ia akan mendukung kalau kader partai yang dipilih untuk menjadi menteri nanti.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan keinginannya supaya menteri yang dipilih dari partai politik harus melepaskan jabatannya di partai tersebut. Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri rapat bersama dengan Tim Transisi Jokowi-JK di Kantor Transisi pada hari Sabtu, 9 Agustus 2014 lalu.

Ginandjar Kartasasmita Ungkap Cara Mempercepat Munas Golkar

Ginandjar Kartasasmita yang merupakan politikus senior dari Partai Golkar mengungkapkan dua cara yang bisa dipertimbangkan untuk mempercepat dilangsungkannya musyawarah nasional (munas) Golkar. Di samping itu, Ginandjar juga setuju apabila munas tersebut bisa dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2014 mendatang seperti ketentuan yang terdapat pada Pasal 30 Ayat 2 butir a Anggaran Dasar Partai Golkar yang menyatakan jika munas diadakan sekali dalam lima tahun. 

Ginandjar Kartasasmita mengatakan, cara pertama adalah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) harus menggerakkan internal partai supaya desakan untuk digelarnya munas pada tahun ini bisa semakin kuat. Sekarang ini, para anggota DPP harus menggerakkan dari dalam baik harian ataupun pleno untuk mendorong dilaksanakannya munas. Sementara itu, upaya lainnya juga bisa dilakukan oleh dewan pimpinan daerah (DPD) I. Ia menilai DPD bisa mendesak diselenggarakannya munas dengan bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada DPP mengenai perlunya diselenggarakan munas. Tentu saja dengan catatan, DPD-DPD tersebut harus mengesampingkan ketakutan akan dipecat jika berseberangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Ginandjar Kartasasmita menganggap sikap DPD I yang mendukung musyawarah nasional (munas) digelar 2015 seperti keputusan Munas Partai Golkar di Riau yang digelar pada Oktober 2009, bukan karena keyakinan mereka, melainkan karena ketakutan. Menurutnya, suasana ketidaknyamanan ini sudah terus berkembang. Maka dari itu, ia akan menunggu pada tanggal 21 Agustus mendatanng, apakah Mahkamah Konstitusi menyatakan hasil kemenangan Jokowi-JK definitif atau tidak. Walaupun demikian, Ginanadjar mengaku tidak menghendaki munas luar biasa.

Ginandjar Kartasasmita menilai, munaslu tersebut justru bisa memecah belah Partai Golkar. Sebab, saat ini saja sudah terdapat dua pendapat yang berbeda terkait dengan waktu pelaksanaan Munas Partai Golkar. Pertama, pada tahun 2015 seperti keputusan Munas Partai Golkar di Riau yang digelar pada bulan Oktober 2009 lalu. Sedangkan yang kedua, paling lambat pada bulan Oktober 2014 seperti ketentuan Pasal 30 Ayat 2 butir a Anggaran Dasar Partai Golkar yang menyatakan munas diadakan sekali dalam lima tahun.

Chusnul Mariyah Berharap MK Memutuskan Dengan Adil

Chusnul Mariyah berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan PHPU yang diajukan Prabowo-Hatta dengan adil. Seperti yang diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat ini bakal segera mengambil keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Keputusan yang ditetapkan oleh MK nanti diharapkan bisa memberi rasa keadilan bagi ketiga belah pihak yang sekarang ini sedang berperkara. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, yakni Chusnul Mariyah, dalam sebuah diskusi di Jakarta. 

Chusnul Mariyah mengungkapkan, jika ketiga pihak yang dimaksud tersebut adalah pemohon, Prabowo-Hatta, termohon Komisi PemilihanUmum (KPU), serta pihak yang terkait pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Chusnul juga menambahkan, selama masih ada waktu, ia berharap supaya MK dapat memutuskan dengan seadil adilnya berdasarkan semua data yang telah dibawa oleh pemohon, termohon, terkait dan para saksi ahli. 

Chusnul Mariyah juga menggambarkan apabila kesembilan orang hakim MK layaknya para Wali Songo yang sedang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa beberapa waktu yang lalu. Sehingga ia merasa optimis jika para hakim tersebut bakal memberi putusan adil yang tentu saja tidak akan merugikan pihak manapun. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para hakim MK tersebut supaya dapat berbuat yang seadil-adilnya demi kepentingan bangsa dan negara kita. 

Seperti yang diketahui, MK sudah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap para saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, termohon, dan terkait pada hari Jumat 15 Agustus 2014 lalu. Sesuai rencana, MK kemudian telah melanjutkan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan oleh masing-masing pihak pada hari Senin, 18 Agustus 2014 kemarin.  MK pun memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyerahkan kesimpulan hingga hari Selasa, 19 Agustus 2014 ini sebelum pada akhirnya akan memutuskan gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta pada hari Kamis, 21 Agustus 2014 lusa.

Hidayat Nur Wahid : PKS Tetap Solid

HidayatNur Wahid yang merupakan Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera mengungkapkan jika partainya sampai dengan saat ini masih tetap solid berada di dalam Koalisi Merah Putih yang menjadi pendukung pasangan capres dan cawapres dengan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut pendapat dirinya, PKS mempunyai prinsip yang teguh sehingga tidak akan mudah digoda untuk pindah gerbong ke koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla jika pasangan nomor urut dua itu dilantik menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Sikap itu diyakini tidak akan goyah meskipun PKS ditawari posisi menteri.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS tidak pernah akan meminta-minta kursi menteri. Seperti yang diungkapkannya ketika berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ia juga mengungkapkan jika partainya bahkan akan menolak jika mendapat tawaran sekalipun. Di samping itu, menurut pendapatnya PKS juga sudah pernah mempunyai pengalaman dalam beroposisi. Hal itu terjadi pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada tahun 2004-2009 lalu. Mantan Ketua MPR ini pun menilai, jika posisi mereka yang menjadi partai oposisi justru lebih diuntungkan karena perolehan suara partainya menjadi lebih meningkat.

Hidayat Nur Wahid yang merupakan mantan Presiden PKS itu juga mengingatkan kepada partai koalisi pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang lain untuk solid dan tidak mudah berpaling untuk mendukung pasangan capres dan cawapres yang lain. Secara lugas ia memperingatkan, jangan sampai mereka yang tidak mendukung pasangan nomor urut dua, Jokowi-JK kemarin sekarang ini justru mau pindah tempat dan meminta jadi menteri.

Seperti yang diketahui, proses Pilpres 2014 saat ini memang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah pihak Prabowo-Hatta menggugat keputusan KPU yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014 hingga 2019 mendatang. Meskipun proses Pilpres 2014 ini belum final, namun pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-JK sudah mulai menyusun kabinet pemerintahannya dengan meminta pendapat dari masyarakat terlebih dulu lewat situs jejaring sosial.

Dwi Martono Sayangkan Ketidakmampuan KPU

Dwi Martono sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dari pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menyayangkan ketidakmampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membendung kesimpangsiuran kabar yang beredar usai pencoblosan Pemilu Presiden 2014 di bulan July 2014 lalu. Dwi pun menengarai jika KPU ikut terpengaruh dari hasil survei dalam mengambil keputusan berhubungan dengan pemenang pilpres tersebut.

Dwi Martono menilai, Pemilu Presiden 2014 ini didukung oleh survei ilmiah, yang digunakan untuk menggiring opini tentang pemenang pemilu. Ya, hal tersebut diungkapkan oleh Dwi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada hari Jumat 15 Agustus 2014 kemarin. Pada awal penyampaian pendapatnya itu, Dwi pun mengenalkan diri kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang kapasitasnya sebagai saksi ahli oleh tim kuasa hukum Prabowo-Hatta.

Dwi Martono menyebutkan dirinya sebagai mantan anggota KPU yang berasal dari Kota Batu, Provinsi Jawa Timur untuk periode 2003-2009 lalu. Pada saat menjalani tugasnya di KPU Kota Batu, Dwi pun mengaku selalu fokus untuk mengkaji permasalahan pemilu dan intens di bidang sistem teknologi pemilu. Ia pun mengaku sudah mencoba untuk membuktikan adanya scientific criminal.

Dwi Martono menjelaskan, pada tanggal 9 hingga 22 Juli 2014 lalu, sudah beredar banyak informasi terkait dengan hasil pilpres yang sudah membingungkan seluruh masyarakat. Dwi pun menyebutkan jika mayoritas informasi itu berasal dari lembaga survei yang saling klaim memiliki hasil analisis paling akurat. Ia pun berpendapat seolah-olah hasil KPU itu merupakan dikte dari lembaga survei atau sebenarnya memang begitu sehingga pemilu jadi terkesan berat sebelah.

Dwi Martono pun menyampaikan, jika KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilu dengan adil dan jujur. Setidaknya ada 4 alasan yang mendorong Dwi menyampaikan hal itu, yaitu kegagalan KPU memberikan informasi mengenai pemilu secara utuh, ketidakmampuan KPU menjaga otoritas dalam mengelola tahapan pemilu, ketidakmampuan KPU menempatkan diri dalam pelanggaran pemilu, dan mencederai hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara.