Anggota DPR yang Masih Belum Bisa Kerja Karena Persoalan Internal

Anggota DPR sampai sekarang ini memang masih belum bisa bekerja karena adanya persoalan internal. Ya, semenjak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014 lalu hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang masih disibukkan dengan polemik internal, yaitu perebutan kursi pimpinan. Persoalan yang hingga saat ini belum bisa dipecahkan ialah perebutan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terdiri dari 11 komisi dan 5 badan. Perebutan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini menyebabkan kelima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Kelima fraksi itu terdiri dari Fraksi PDI-P, F-Nasdem, F-PKB, F-Hanura, dan juga F-PPP.

Lukman Edy

Anggota DPR dari kelima fraksi itu kemudian memutuskan untuk membentuk pimpinan DPR tandingan yang terdiri dari Ketua Ida Fauziah (F-PKB), serta Wakil Ketua Effendi Simbolon (F-PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Supiadin Aries Saputra (Nasdem). Koalisi Indonesia Hebat yang mempunyai 43,5 persen kursi di parlemen menginginkan pimpinan AKD dibagi secara proporsional sesuai dengan perolehan kursi. Sedangan lima fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tetap menginginkan supaya pimpinan AKD dipilih secara paket.

Koalisi Merah Putih yang ada pemilu presiden lalu mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bahkan menurut catatan agen bola terpercaya Indo Master Bola, sudah mengesahkan pimpinan AKD yang semuanya itu berasal dari para fraksi anggota KMP. Oleh sebab itu, KIH pun seakan tidak mau kalah. Pada saat fraksi anggota KMP mengikuti rapat paripurna pengesahan mitra kerja AKD, KIH pun menggelar rapat paripurna pembentukan AKD. Tempat rapat mereka bukan di ruang paripurna, namun di Ruang Badan Musyawarah DPR. Pada dua rapat paripurna itu muncul keluhan sebagian anggota DPR, baik dari KIH maupun KMP, terkait dengan kondisi mereka yang belum dapat bekerja optimal hingga saat ini.

Lukman Edy yang merupakan Anggota DPR dari F-PKB yang mengikuti rapat paripurna KIH menyampaikan kepada agen SBOBET, sebuah harap supaya DPR dapat menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah terkait dualisme di parlemen.